56 PN Raih Akreditasi Penjaminan Mutu , 4 Hakim Raih Mediator Terbaik se-Indonesia

HomeBeritaNasional

56 PN Raih Akreditasi Penjaminan Mutu , 4 Hakim Raih Mediator Terbaik se-Indonesia

Jakarta, falsafah.id- 56 Pengadilan Negeri menerima sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dari Ketua Mahkamah Agung RI di Kantor Badan Peradilan Umum

Hina dan Ancam Jurnalis RMOL Lampung, Arinal Tuai Kecaman
PN Jakarta Utara Gelar Audit Internal Akreditasi
Akhir Mei, Sekitar 10 Ribu WNI Akan Pulang
2 min read

Jakarta, falsafah.id- 56 Pengadilan Negeri menerima sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dari Ketua Mahkamah Agung RI di Kantor Badan Peradilan Umum Mahkmah Agung siang ini (7/4/21). Acara penyerahan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu yang ke-7 ini dihelat oleh Badan Peradilan Umum sebagai wujud bukti komitmen mengawal visi MA yakni mewujudkan peradilan yang agung.

Penyerahan sertifikat akreditasi penjaminan mutu adalah proses puncak setelah pelaksanaan monitoring dan surveilan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam menilai kinerja dan kondisi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dengan cara mendatangi langsung (on the spot) kantor. Namun pada tahun 2020 dikarenakan kondisi pandemi maka monitoring dan penilaian dilakukan secara teleconference.

56 Pengadilan Negeri yang menerima sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu adalah mereka yang berhasil meningkatkan kinerjanya sehingga dapat merubah nilai akreditasi penjaminan mutu yang semula “B” menjadi “A” dan sebagian lagi adalah Pengadilan Negeri yang baru pertama kali diakreditasi.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA.RI Prim Haryadi mengatakan bahwa penilaian akreditasi penjaminan mutu dilakukan untuk memastikan mutu dan standar akreditasi pada pengadilan benar-benar ditegakan demi pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan dan administrasi penyelesaian perkara yang cepat, tepat, lengkap dan sesuai sebagaimana diamanatkan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung.

“Kami mengucapkan selamat kepada 56 Pengadilan Negeri yang hari ini menerima serifikat Akreditasi Penjaminan Mutu. Jaga terus mutu layanan di pengadilan demi tercapainya “Indonesian Court Performance Exxellence (ICPE). Apabila terbukti ada penurunan mutu dan kualitas dari standar akreditasi yang telah ditetapkan maka kami tidak akan segan-segan untuk menurunkan nilai akreditasinya. Sebagaimana pada rapat Komite Keputusan Akreditasi (KEKA) tahun ini diputuskan 6 (enam) Pengadilan Negeri turun penilaian akreditasinya, dari A menjadi B dan 2 (dua) dinyatakan disclaimer/dicabut ” ucap Prim dalam sambutannya di acara tersebut.

Pada kesempatan tersebut juga Ketua MAhkamah Agung R.I memberikan sertifikat penghargaan kepada para juara peraih lomba mediasi. Adapun peraih juara mediasi kategori Lembaga adalah PN Kendal, PN Jakarta Pusat dan PN Tanggerang. Sedangkan pada kategori Hakim apresiasi tertinggi diraih oleh R. Aji Suryo Mediator dari PN Tanggerang, Kony Hartanto, Mediator dari PN Denpasar, Flowerry Yulidas Mediator dari PN Sumedang dan Gatot Suharjo dari PN Martapura.

Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. DR. H. M. Syarifuddin dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tertinggi kepada Pengadilan Negeri penerima sertifikat penjaminan mutu. “Tingkatkan terus kinerja dan layanan pada Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Jangan sampai nilai akreditasi yang telah diraih turun apalagi sampai dicabut (disclamer) karena adanya kinerja yang buruk dan sikap tindakan yang tercela di pengadilan” “, ucap Ketua MA  tersebut.

Pada kesempatan tersebut Ketua MA juga mengucapkan selamat kepada Pengadilan dan Mediator hakim yang berhasil meraih poin tertinggi dalam penilaian lomba mediasi pengadilan tingkat nasional yang di selenggarakan Badan Peradilan Umum. “Damai itu jauh lebih indah ketimbang melanjutkan berperkara di pengadilan karena damai menyelesaian tuntas persoalan dan melegakan psikologis kedua pihak” ucap Syarifuddin yang pernah memimpin PN Bandung tersebut.

Pada acara penyerahan Sertifikat Penjaminan Mutu tersebut Ketua Mahkamah Agung juga meresmikan ruang Command Center dan peluncuran Aplikasi PTSP Elektronik yang diberi nama LENTERA (Layanan Elektronik Terpadu Peradilan Umum). Aplikasi-aplikasi ini sendiri dibuat untuk mendukung sistem layanan elektronik idan merupakan buah karya dari tenaga IT yang ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum guna memberikan layanan prima kepada seluruh pengguna layanan khususnya satuan kerja di bawah lingkungan peradilan umum.

Afriyan

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0