Arinal Ingatkan untuk Mewaspadai Sponsor Raja Olah di Pilkada Lampung

HomeBeritaDaerah

Arinal Ingatkan untuk Mewaspadai Sponsor Raja Olah di Pilkada Lampung

Bandarlampung. Falsafah.Id - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi tampaknya memberikan atensi khusus kepada delapan Kabupaten/kota yang melaksanakan Pemi

PSSI Tunda Kompetisi Liga 1 dan Liga 2 Selama Dua Pekan
Menpan RB: Banyak Pengaduan ASN Berhubungan Sesama Jenis
Hari Ini Seluruh Instansi Wajib Umumkan Jadwal dan Lokasi SKD
2 min read

Bandarlampung. Falsafah.Id – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi tampaknya memberikan atensi khusus kepada delapan Kabupaten/kota yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 23 September 2020.

Pasalnya, Ketua Partai Golkar Lampung ini berfirasat bakal banyak sponsor “raja olah” yang memanfaatkan momen pada pelaksanaan Pilkada serentak.

Untuk itu, dirinya mengingatkan kepada calon kepala daerah yang akan berkompetisi untuk tidak dicampurtangani oleh berbagai pihak yang mencari keuntungan dalam kontestasi pilkada.

“Apalagi Lampung kan banyak raja olah, jangan sampai 8 daerah yang berpartisipasi di pilkada ini tenang-tenang saja, tapi ada sponsor raja olah. Makanya ini yang harus kita jaga,” terang Arinal, Rabu (26/2/2002).

Arinal berharap, seluruh kegiatan pelaksanaan Pilkada 2020 bisa berjalan lancar dan sesuai dengan tahapan. “Saya sebagai koordinator pemerintah di Lampung, akan berkoordinasi dengan para Bupati. Kalau teknisnya diserahkan ke KPU, pengawasan dengan Bawaslu tapi aspek lain di luar kewenangan KPU-Bawaslu akan ada di tingkat Gubernur, Bupati dan Forkopimda. Maka saya harus berkoordinasi agar berjalan lancar, baik keamanan maupun kondusifitasnya,”beber Arinal.

Terpisah, Bawaslu RI merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak 2020. Hasilya, berdasarkan analisis Tim Bawaslu RI, IKP di 8 kabupaten/kota yang mengikuti Pilkada 2020 di Provinsi Lampung, masuk kategori rawan sedang. Di mana Pesawaran dengan IKP tertinggi di Lampung.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, IKP Pesawaran sebesar 56,34 persen (Level 4). Dengan dimensi sosial politik 46,65; pemilu bebas dan adil 49,93; kontestasi 67,86; dan partisipasi politik 69,35.

Di urutan kedua adalah Lampung Tengah, dengan IKP 54,30 persen (Level 4). Dengan dimensi sosial politik 59,94; pemilu bebas dan adil 53,79; kontestasi 40,66; dan partisipasi politik 66,79.

Selanjutnya urutan ketiga Kabupaten Lampung Timur dengan IKP 52,44 persen (Level 4). Dengan dimensi sosial politik 60,60; pemilu bebas dan adil 45,99; kontestasi 38,56; dan partisipasi politik : 72,15.

Urutan keempat Lampung Selatan dengan IKP 50,23 (Level 4). Dengan dimensi sosial politik 53,96; pemilu bebas dan adil 46,30; kontestasi 42,13; dan partisipasi politik 64,10.

Kelima Bandarlampung dengan IKP 49,41 (Level 3). Dengan dimensi sosial politik 50,65; pemilu bebas dan adil 54,26; kontestasi 38,56; dan partisipasi politik 55,35.

Keenam Metro dengan persentase: IKP 47,07 (Level 3). Dengan dimensi sosial politik 46,19; pemilu bebas dan adil 42,51; kontestasi 38,56; dan partisipasi politik 72,1.

Urutan ketujuh Pesisir Barat dengan persentase IKP 46,82 (level 3). Dengan persentase dimensi sosial politik 49,34; pemilu bebas dan adil 43,92; kontestasi 41,12; dan partisipasi politik 57,10.

Terakhir Waykanan dengan persentase IKP terendah 45,96 (level 3). Dengan dimensi sosial politik dengan persentase 46,65; pemilu bebas dan adil 41,84; kontestasi 38,56; dan partisipasi politik 65,15.

Komisioner Bawaslu Lampung Iskardo P Panggar mengatakan, data tersebut menjadi acuan bagi tim pengawas di wilayahnya masing-masing.


“Data ini sebagai prediksi. Tujuannya agar penyelenggara dapat mengantisipasi kerawanan-kerawanan yang diprediksi terjadi saat berlangsungnya tahapan Pilkada 2020,” kata Iskardo.

Iskardo membenarkan, bahwa Pesawaran menjadi wilayah dengan IKP tertinggi. “Nanti secara teknis akan kita kupas lagi,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Bandarlampung Candrawansyah mengatakan, sekecil apa pun potensi, pihaknya tetap akan menyikapinya. “Makanya selama ini kita terus berupaya meminimalisir potensi yang ada,” ujarnya.

Diterangkan, dimensi sosial dan politik meliputi: keamanan lingkungan, otoritas penyelenggara pemilu, otoritas penyelenggara negara, dan relasi kuasa di tingkat lokal.

Dimensi pemilu bebas dan adil meliputi: hak pilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi keberatan pemilu, dan pengawasan pemilu.

Dimensi Kontestasi meliputi: hak politik, proses pencalonan, dan kampanye calon. Dimensi Partisipasi meliputi partisipasi pemilih, partisipasi partai politik, dan partisipasi publik. (*)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0