Hakim Yustisial MA Ajukan Uji Materi UU Perasuransian

HomeBerita

Hakim Yustisial MA Ajukan Uji Materi UU Perasuransian

Hakim yustisial di Mahkamah Agung Teguh Satya Bhakti mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Kondisi PM Inggris Makin Memburuk Menlu Diangkat Menjadi PLT
Akhir Mei, Sekitar 10 Ribu WNI Akan Pulang
Di Tengah Pandemi Covid-19, Eart Hour 2020 Tetap Digelar
1 min read

Jakarta, Falsafah.ID – Hakim yustisial di Mahkamah Agung Teguh Satya Bhakti mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian lantaran mengatur Pengadilan Pajak berada di bawah Kementerian Keuangan.

Kuasa hukum pemohon Viktor Santoso Tandiasa dalam sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa, (25/8/2020), mengatakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebabkan Menteri Keuangan masuk ke dalam sendi Pengadilan Pajak sehingga menabrak prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Menurutnya masuknya kekuasaan pemerintahan ke Pengadilan Pajak juga diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (5), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (4), Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak.

Victor mendalilkan hakim adalah bagian dari sistem kekuasaan kehakiman, sementara hakim badan peradilan pajak ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

“Oleh karenanya sangat penting kiranya bagi Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of Constitution, untuk meluruskan dan mendudukan urusan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Pengadilan Pajak dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, demi terwujudnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman terwujudnya kemandirian lembaga peradilan incasu Pengadilan Pajak, dan memberikan pemisahan tegas antara kekuasaan eksekutif dengan yudikatif, serta agar tetap tegaknya prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUUD 1945,” tegasnya.

Lebih lanjut Victor menjelaskan  dengan diberikannya sebagian besar urusan pembinaan kepada Kementerian Keuangan, sistem pembinaan dan koordinasi yang selaras dalam penanganan penyelesaian sengketa pajak dinilai tidak terbangun.

“Hal ini menyebabkan menumpuknya beban penyelesaian perkara pajak di Mahkamah Agung dan tentunya kondisi ini merugikan hak konstitusional pemohon sebagai hakim yustisial sekaligus panitera pengganti kamar tata usaha negara yang mengerjakan konsep putusan hasil musyawarah majelis yang akan diucapkan, serta melaksanakan minutasi atau penyelesaian perkara yang telah diputus majelis hakim,” kata Viktor.

Menurutnya apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini, Mahkamah tidak perlu khawatir akan menyebabkan terjadinya kekosongan hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta kevakuman pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan pajak, mengingat sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yang final and binding.

“Artinya amar putusan yang memberikan pemaknaan terhadap ketentuan norma a quo memiliki kekuatan hukum mengikat selama UU Pengadilan Pajak belum direvisi. Sama seperti saat Mahkamah mengabulkan Permohonan Perkara No. 49/PUU-IX/2011 dan No. 34/PUU-X/2012 yang banyak membatalkan dan memberikan pemaknaan terhadap ketentuan pasal-pasal dalam UU Mahkamah Konstitusi yang hingga saat ini belum dilakukan Revisi,”pungkasnya.(*)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0