Paradigma Religius Hukum Indonesia; Diskursus Tentang NilaiMuhammad Rapik

HomeOpini

Paradigma Religius Hukum Indonesia; Diskursus Tentang Nilai

Tidak mudah membuktikan bahwa hukum di Indonesia itu bersifat religius. Banyak yang beranggapan bahwa hukum nasional tidak religius, lantas kemudian b

Lockdown & Work From Home
Rasisme adalah Dosa Asli Amerika
Terjebak Kebenaran Pikiran Sendiri
3 min read

Tidak mudah membuktikan bahwa hukum di Indonesia itu bersifat religius. Banyak yang beranggapan bahwa hukum nasional tidak religius, lantas kemudian berupaya untuk mengusung hukum agama sebagai alternatif menggantikan hukum positif sebagai hukum nasional.

Kalangan tersebut menganggap bahwa hukum di Indonesia itu tajam ke bawah namun tumpul ke bawah akibat dari apa yang disebutnya sebagai paradigma sekuler, yaitu paradigma yang memisahkan antara urusan dunia dan urusan akhirat dan kemudian menyingkirkan urusan akhirat dalam soal keduniaan ini. Pandangan seperti ini kebanyakan berasal dari kalangan umat Islam. Meski kalangan Islam lainnya justru menentang paradigma seperti ini.

Diskursus mengenai religusitas hukum Indonesia sejatinya sudah dimulai saat perumusan Pancasila sebagai dasar negara (staatide). Perdebatan di sidang BPUPKI (29 Mei – 1 Juni 1945) mempolarisasi antara kubu Islam, dan kubu nasionalis-sekularis. Kalangan Islam mendesak agar Islam menjadi dasar negara. Alasannya, Islam memiliki saham terbesar dalam melawan imperialisme.

Islam bukan saja agama pemersatu, melainkan agama perlawanan. Demikian lebih kurang argumentasi dari kalangan Islam. Sementara kalangan nasionalis-sekularis, seperti Soepomo, justru menolak gagasan Negara Islam. Soepomo menghawatirkan jika Negara Islam didirikan, sama artinya dengan meruntuhkan semangat pesatuan bangsa Indonesia.

Seokarno, sebagai pemimpin yang berlatar belakang pendidikan Barat namun memiliki ikatan historis dengan organisasi-organisasi Islam serta menghormati para ulama, mencoba menjembatani kedua kecerndrungan di atas. Soekarno sendiri mengusulkan nilai-nilai Nasionalisme, Agama, dan Sosialisme (Nasakom) sebagai sistesis yang tidak bisa dipisahkan. Namun di antara nilai tersebut, nilai agama (Islam) adalah yang paling utama, sehingga ditempatkan pada sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Nilai agama ini, menurut Prof. Dr. Hamka, adalah seumpama angka 1 pada uang 10.000. Sedangkan keempat angka nol adalah sila-sila lainnya secara berturut-turut. Jadi sekalipun keempat angka tersebut dibuang, masih akan tersisa angka 1. Tetapi jika angka satu itu dibuang, maka keempat angka nol tersebut tidak akan memberi arti apa-apa. Mengenai prinsip Ketuhanan ini, Seokarno berkata:

“Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Kristen menyembah Tuhan menurut petujnjuk Isa al-Masih; yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad Saw; orang Budha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marikan kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yang dengan tiada ‘eogisme agama.’ Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang bertuhan!”

Sejak awal, perdebatan mengenai hukum Indonesia berkisar pada nilai-nilai. Jadi tidak bebas nilai, terutama nilai agama, yang oleh Soekarno dibingkai dalam semangat “Ketuhanan Yang Berkebudayaan.” Diskursus seperti ini mungkin tidak ditemukan pada negara lain. Malaysia, umpamanya, menjadikan Islam sebagai agama utama. Pengalaman Malaysia dalam sejarah pendirian negara menyatakan pada Pasal 3(1) deklarasi UUD: “Islam adalah agama Federasi; tetapi agama-agama lain dapat diamalkan dalam damai dan rukun.”

Ini berarti bahwa Islam dijadikan sebagai agama formal, bukan agama yang berkebudayaan seperti Indonesia. Agama yang berkebudayaan ini lebih menekankan aspek moral dan karakter ketimbang sifat formalnya. Meski yang terakhir ini juga tidak bisa dinafikan. Namun karakter berupa budi pekerti yang luhur, saling menghormati, saling menghargai, tidak egois, tidak pula fanatik, dan tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi merupakan ciri dari sifat berkebudayaan itu.

Pasal 2 UU No. Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.” Ini memberi makna bahwa sistem hukum nasional wajib berlandaskan Pancasila. Secara epistemologis, ini memberi legalitas nilai-nilai pada setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, mengacu pada sila pertama Pancasila, nilai-nilai religius sejatinya menjiwai sistem hukum di Indonesia. Ini membantah anggapan bahwa hukum di Indonesia adalah hukum yang sekuler, thogut, dan tidak agamis. Dengan kata lain, upaya-upaya untuk mereligiuskan secara formal peraturan hukum di Indoensia bertentangan dengan semangat religiusitas hukum itu sendiri. Mengimplementasikan hukum agama pada hukum yang sudah agamis seumpama “jeruk makan jeruk”.

Demikian pula, upaya menjauhkan agama dari sistem hukum Indonesia adalah juga bertentangan dengan semangat hukum itu sendiri yang dikatakan bersumber dari Pancasila yang religius. Yang diperlukan adalah mempertegas nilai-nilai religius tersebut dalam bentuk penegakan hukum yang adil dan beradab. Bukankah berlaku adil dan beradab itu merupakan perintah agama?

Demikian, wallahu a’lam.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0