Puslitbang Hukum dan Peradilan MA Gelar FGD Terkait Sertifikat Tanah

HomeBerita

Puslitbang Hukum dan Peradilan MA Gelar FGD Terkait Sertifikat Tanah

Puslitbang MA menggelar FGD bertajuk Kewenangan Peradilan Perdata atas Perkara Pertanahan Terkait Sertifikat Tanah di Hotel Novotel, Bandar Lampung.

Diskon Tarif Listrik Bagi Pelanggan PLN 900 VA dan 1300 VA
Diskusi Keamanan Siber Pilkada 2020 Diserang
Room to Read Kembangkan Aplikasi Literasi Digital
2 min read

Bandar Lampung, Falsafah.ID – Lebih dari 60 tahun penyelesaian kasus pertanahan di Indonesia terjadi berlarut-larut di ranah pengadilan.

Berlarutnya penyelesaian sengketa pertanahan di ranah pengadilan ditengarai terjadi lantaran masing-masing instansi peradilan memiliki kompetensi absolut (pasti) dalam memutuskan suatu perkara.

“Ada tiga peradilan yang memiliki kewenangan jika menyangkut sengketa pertanahan, yakni Peradilan Perdata (umum), Peradilan Tata Usaha Negara (TUN), dan Peradilan Agama. Masing-masing ini punya kewenangan,” kata Koordinator Peneliti dari Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Moch Iqbal di Bandar Lampung, Rabu (2/9/2020).

Namun, kewenangan masing-masing instansi peradilan itulah, menurut Iqbal, membuat penyelesaian sengketa tanah harus menempuh jalan panjang.

Sengketa pertanahan, kata Iqbal, adalah salah satu perkara yang sangat kompleks untuk penyelesaian secara cepat.

“Prosesnya amat sangat tidak sederhana. Bisa melibatkan lebih dari satu peradilan, yakni peradilan umum, TUN, dan Peradilan Agama,” kata Iqbal dalam FGD bertajuk Kewenangan Peradilan Perdata atas Perkara Pertanahan Terkait Sertifikat Tanah di Hotel Novotel.

Akibatnya, satu sengketa pertanahan saja bisa memakan waktu lama. Hal ini bertolak belakang dengan asas penanganan perkara yang cepat dan berbiaya ringan.

Dan praktik ini diduga telah berlangsung lebih dari 60 tahun. Mengingat, kata Iqbal, hal ini selalu menjadi pertanyaan dari Kementerian Agraria kepada Mahkamah Agung.

Berdasarkan data awal, hal ini disebabkan tumpang tindihnya kompetensi absolut masing-masing intansi peradilan tersebut.

Pada Peradilan Perdata, memiliki kompetensi mengadili terkait sengketa hak kepemilikan.

Pada Peradilan TUN, memiliki kompetensi keabsahan sertifikat tanah sebagai keputusan yang dikeluarkan pejabat negara.

Di sisi lain, Peradilan Agama pun memiliki kompetensi mengadili sengketa berlandaskan konflik kewarisan.

Namun, masing-masing kompetensi ini menjadi bumerang ketika sebuah sengketa mencapai inkrah (putusan final) tetapi berbeda, karena posisi masing-masing peradilan adalah setara.

“Misalnya di PTUN dinyatakan sertifikat tanah adalah sah milik penggugat, sedangkan Peradilan Perdata kepemilikan objek milik tergugat,” kata Iqbal.

Terlebih, putusan Peradilan Perdata tidak secara jelas menyebutkan mengenai ekskusi terkait objek sengketa.

“Kebanyakan hanya deklaratur bahwa, misalnya penggugat telah terbukti melawan hukum dan tidak menyatakan eksekusi atau perintah menerbitkan sertifikat untuk tergugat,” kata Iqbal.

Di sisi lain, sengketa ini makin rumit ketika Badan Pertanahan Nasional (BPN) justru bersikap pasif meski objek sengketa sudah dieksekusi oleh Peradilan Perdata.

Terkait silang sengkarut ini, Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan BPN Lampung, Rustam mengatakan, pihaknya sendiri berada dalam dilema.

Rustam mencontohkan kasus di Sekincau, Lampung Barat. Ada tanah yang dihibahkan oleh masyarakat karena akan dibangun rumah sakit.

Namun, dalam perjalanannnya masyarakat meminta agar hibah tanah itu dikembalikan sebab ada desas desus akan dibangun POM bensin.

“Yang digugat adalah BPN karena sudah menerbitkan hak penggunaan,” kata Rustam.

Masalah makin pelik, karena putusan pengadilan menyatakan agar menerbitkan sertifikat kepada para penggugat, dimana tanah hibah itu sudah dijadikan aset Badan Milik Negara.

Sementara itu, Akademisi Universitas Lampung (Unila) HS Tisnanta mengatakan, tumpang tindih kewenangan peradilan ini sangat sulit dihindari.

“Ini pertemuan antara hukum administrasi, perdata dan agraria. Di Lampung justru malah ada yang bersinggungan dengan pidana,” kata Tisnanta.

Menurtu Tisnanta, dalam sengketa tanah terkait sertifikat, keabsahannya diuji dahulu oleh peradilan TUN.

“Namun, di sisi lain, peradilan administrasi menyatakan agar peradilan umum memutus dahulu soal kepemilikannya, sekalipun yang digugat adalah keabsahan suatu sertifikat,” kata Tisnanta.

Untuk itu, harus dipertanyakan dahulu, apakah sengketa pertanahan ini masuk hukum administrasi atau perdata. (*)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0