Siapa Membela Kebebasan Beragama? [3]

HomeBuku

Siapa Membela Kebebasan Beragama? [3]

Judul: Membela Kebebasan Beragama (Buku 3) | Penyunting: Budhy Munawar Rachman | Tebal: Hal 1146-halaman 1729 | Penerbit edisi cetak: Lembaga Studi Agama dan Filsafat-Yayasan Paramadina, 2010 | Penerbit edisi digital: Democracy Project, 2011

Agamaisasi Kekerasan
Tuhan dan Kebebalan Berdemokrasi
Ekstensi Orang Asing: Absurdisme Albert Camus
3 min read

Buku ketiga ini juga menyajikan wawancara mendalam tokoh-tokoh berbagai latar belakang tentang pluralisme, seskularisme, liberalisme. Buku ketiga ini memuat wawancara dengan Komaruddin Hidayat, Lies Macoes-Natsir, Lily Zakiyah Munir, Lutfhi Assyaukanie, M Amien Rais, M Amin Abdullah, M Quraish Shihab, M Syaf’i Anwar, Maman Imanul Haq Faqieh, Maria Ulfah Anshor, Martin Lukito Sinaga, Masdar Farid Mas’udi, Melani Budianta, Meuthia Ganie-Rochman, Moch Qasim Mathar, Mohammad Imam Aziz, Muhammad Tholhah Hasan, Nasaruddin Umar, dan Neng Dara Affah.

Sebagai pemantik, saya cuplik sebagian wawancara dalam buku ini, yakni dengan Prof. Dr. Quraish Shihab, ulama penulis Tafsir Al-Mishbah. Beliau adalah Direktur Pusat Studi al-Quran (PSQ), dan pernah menjadi Menteri Agama Kabinet Pembangunan VII (1998). Salah satu bukunya yang menjadi rujukan banyak intelektual hingga saat ini adalah Membumikan Al Qur’an (Bandung: Mizan, 1992).

Salah satu pembahasan penting dalam wawancara ini adalah soal dasar kita berbangsa. Bagi umat Islam Indonesia, apakah Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi landasan dasar berbangsa dan bernegara itu sudah cukup? Ataukah perlu pengkhususan aturan bersadarkan syariat?

Menurut Prof. Quraish, Pancasila sudah menjadi kesepakatan bersama, dan itu cukup. Tinggal bagaimana kita implementasikan sila-sila yang ada di dalamnya. Bagaimana kita implementasikan ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab dan lain sebagainya. Yang harus diimplementasikan bukan cuma kemanusiaan, tetapi juga harus adil. Bukan cuma adil tetapi juga harus beradab. Implementasi nilai-nilai dasar demikian bukan hanya sesuai dengan masyarakat Indonesia, tetapi juga sudah sesuai dengan ajaran agama.

Ketika al-Quran memerintahkan untuk melaksanakan hukum Tuhan, tidak harus diartikan bahwa semua orang di suatu negara harus melaksanakan hukum Islam dengan segala rinciannya, seperti salat lima waktu dan lain sebagainya. Kalau orang Kristen bagaimana? Saya melaksanakan hukum Islam dalam arti Tuhan membolehkan mereka (non-Islam) untuk menganut ajaran agamanya.

Lakum dînukum waliya dîn. Itu sudah hukum Islam, walaupun rinciannya tidak islami.

Pada titik itulah pluralisme diakui sekaligus diamanatkan oleh Islam. Al-Quran mengatakan “Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan Kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling kenal-mengenali.” Artinya, Kalau Anda menghapus lelaki atau menghapus satu suku, maka tidak akan ada satu generasi. Sehingga timbullah kekacauan.

Bagi Prof. Quraish, inilah pluralisme.

Lalu bagaimana dengan munculnya ratusan perda syariah yang kemudian dalam realitasnya dinilai banyak orang hanya merugikan atau mendiskriminasi sebagian kelompok, misalnya perempuan dan minoritas agama? Apakah perda seperti itu tetap absah sebagai bersumber dari ajaran Islam?

Prof. Quraish menegaskan bahwa Tuhan tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki dari segi kemanusiaan dan kewajiban melindungi dan menjaga sesama kehormatannya. Sehingga setiap produk hukum yang bertentangan dengan keadilan atau nilai-nilai dasar kemanusiaan secara tidak langsung tidak diakui oleh Islam. Persoalannya, kalau sudah menjadi produk hukum yang ditetapkan melalui proses tertentu, kita tidak bisa mencabutnya begitu saja, melainkan harus melalui proses hukum juga.

Pada masa Nabi, masa-masa awal Islam, hukum sebenarnya baru diterapkan setelah Islam benar-benar mantap sebagai suatu peradaban. Selama sekian tahun di Mekah, produk hukum yang dikeluarkan Islam hanya sedikit saja. Kita juga mestinya bisa belajar dari situ. Hukum, meski ditetapkan oleh agama, tidak bisa begitu saja ditetapkan jika masih ada kondisi masyarakat yang tidak me-mungkinkan untuk diterapkan. Sayyidina Umar tidak menerapkan hukum potong tangan pada masa paceklik. Seorang yang terbukti berzina, berdasarkan hukumnya harus dirajam, namun demikiantetap bisa ditangguhkan kalau ada kondisi yang menyebabkan ketidakmungkinan penerapannya.

Jadi, dengan kondisi yang seperti ini, penerapan perda syariah di Indonesia masih dalam tanda tanya besar. Masih diragukan bahwa perda seperti itu akan benar-benar bisa diterapkan. Lebih dari itu, hukum hendaknya diterima dengan sepenuh hati diterima oleh semua kalangan, tidak ada banyak pihak yang dirugikan. Dan untuk mencapai kondisi seperti ini diperlukan adanya proses yang tidak sebentar. Perda syariah, seperti terlihat di Aceh dan Tangerang, merupakan implementasi hukum agama yang cenderung formalistik. Bagi saya, yang penting adalah substansinya. Entoh demikian saya tidak mau mengatakan bahwa perda itu tidak benar. Perda itu telah diputuskan melalui DPRD. Buat mereka, itu sudah benar. Pada saat yang sama, saya juga tidak mau mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku atau bersumber dari Barat itu tidak benar. Artinya, penetapan suatu hukum pasti mempunyai kondisi yang mengantarkan hukum itu bagus diterapkan pada tempat atau wilayah tertentu. Kondisi inilah yang harus kita pelajari. (*)

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0